INHIL-Persoalan pengelolaan kios dan los pasar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan. Ketua DPD INPEST Inhil, Syahwani, S.Kom., CLA, mendesak pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan retribusi yang telah menjadi temuan pemeriksaan berlarut-larut.
Syahwani menilai, persoalan tersebut harus segera dituntaskan karena menyangkut pengelolaan aset daerah sekaligus potensi penerimaan daerah.
Kami meminta Pemkab Inhil, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, segera menyelesaikan persoalan kios dan los yang tidak melakukan penyetoran retribusi. Jangan sampai persoalan ini kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK,tegas Syahwani kepada media ini, Senin (24/8/2026).
Berdasarkan data pemeriksaan Tahun Anggaran 2024, terdapat 944 los dan 171 kios yang tersebar di sejumlah pasar milik Pemkab Inhil.Namun, hasil uji petik menunjukkan persoalan administrasi yang cukup serius. Sebanyak 871 los dan 153 kios tercatat tidak memiliki Surat Keterangan Sewa Los dan Kios.
Tidak hanya persoalan administrasi, pada aspek penyetoran retribusi pelayanan pasar juga ditemukan angka yang menjadi perhatian.Tercatat 835 los dan 93 kios tidak melakukan penyetoran retribusi, sementara yang tercatat melakukan penyetoran hanya 109 los dan 78 kios.
Kondisi tersebut, menurut Syahwani, tidak boleh hanya disikapi dengan pendataan ulang. Pemerintah daerah harus memastikan siapa yang menggunakan fasilitas pasar, bagaimana status sewanya, berapa kewajiban retribusinya, serta memastikan seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah benar-benar masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
Jangan sampai hanya berhenti pada pendataan. Kalau ada kewajiban retribusi yang belum disetorkan, harus jelas tindak lanjut dan penyelesaiannya. Ini menyangkut uang daerah dan pengelolaan aset pemerintah, tegasnya.
Sementara itu, media ini telah melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Tantawi Jauhari, MM, pada Minggu (23/8/2026).Tantawi menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditindaklanjuti.
Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, ia mengarahkan media ini kepada dinas yang menangani persoalan pasar.Sudah ditindaklanjuti. Mungkin lebih jelas bisa koordinasi dengan Disperindag, sekarang Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM,ujar Tantawi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, media ini kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Inhil, Dr. Trio Beni Putra, SE., MM.membenarkan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses tindak lanjut. ujarnya saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut Syahwani menegaskan, pergantian pimpinan maupun perubahan nomenklatur perangkat daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya proses penyelesaian persoalan yang sudah tercatat dalam pemeriksaan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar menyatakan persoalan sedang diproses.
Kalau sudah menjadi temuan pemeriksaan, tentu harus ada tindak lanjut yang jelas. Kami meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan kewajiban retribusi yang belum disetorkan dapat diselesaikan sesuai aturan,tegasnya.
Ia menilai, keteraturan administrasi kios dan los merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi pengelolaan aset daerah. Jika terdapat lapak yang digunakan tanpa kejelasan status sewa maupun tanpa penyetoran retribusi, pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan.
Pemerintah harus memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang hilang atau tidak tertagih.Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan kembali muncul dalam pemeriksaan berikutnya, pungkas (redaksi)