Polemik RPJMD Menguat, Masyarakat Inhil Tegaskan Dukungan Penuh terhadap RPJMD Pemda

INHIL-Polemik pemberitaan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir kembali mencuat ke ruang publik. Sejumlah pemberitaan dinilai tidak objektif dan berpotensi menyesatkan karena diduga ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Sejumlah masyarakat Inhil menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen resmi dan sah milik Pemerintah Daerah Inhil yang wajib didukung bersama, bukan justru dilemahkan melalui opini-opini yang bernuansa politis. Dugaan adanya elit politik di balik pemberitaan yang menyerang RPJMD dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai warga Inhil, dukungan terhadap RPJMD Pemda merupakan sikap yang rasional dan bertanggung jawab. RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.

RPJMD lahir dari mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang telah melalui mekanisme konstitusional dan demokratis.

Secara hierarkis, RPJMD Kabupaten Inhil juga disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, tudingan bahwa RPJMD berjalan di luar koridor hukum dan perencanaan dinilai tidak berdasar.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses ini melibatkan DPRD, perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya, sehingga RPJMD tidak disusun secara sepihak.

RPJMD juga telah dibahas bersama DPRD sebagai wakil rakyat dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, RPJMD memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dijadikan acuan oleh seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Masyarakat Inhil menilai bahwa perbedaan pandangan boleh saja terjadi, namun tidak seharusnya dijadikan alat untuk menggiring opini politik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kritik yang konstruktif harus disampaikan berdasarkan data, aturan, dan mekanisme yang benar, bukan melalui pemberitaan yang sarat kepentingan politik.

Pengamat pembangunan daerah menilai bahwa menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap RPJMD sangat penting agar roda pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan optimal. Transparansi, pengawasan publik, dan partisipasi masyarakat tetap harus dibuka, namun dilandasi niat membangun, bukan kepentingan sempit.

Dengan dasar hukum yang kuat, proses penyusunan yang partisipatif, serta legitimasi politik dan hukum yang jelas, RPJMD Pemda Inhil patut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

(Red)

Berbagi :