Memahami RPJMD Pedoman Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

INHIL-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan resmi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir selama periode lima tahun.

RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Secara yuridis, penyusunan RPJMD berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam hierarki perencanaan, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan ini bertujuan agar kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum tersebut, unsur DPRD, perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan aspirasi.

Setelah melalui tahapan perencanaan dan pembahasan, RPJMD kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan status tersebut, RPJMD memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dijadikan pedoman oleh seluruh organisasi perangkat daerah.

Pemahaman yang utuh mengenai RPJMD penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk melalui pengawasan dan penyampaian aspirasi secara konstruktif. Kritik dan masukan terhadap pelaksanaan RPJMD tetap terbuka, sepanjang disampaikan berdasarkan data, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme yang berlaku.

Dengan dasar hukum yang jelas, proses penyusunan yang partisipatif, serta fungsi strategisnya bagi pembangunan daerah, RPJMD diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Mus)

artikel

Berbagi :