INHIL-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di bawah kepemimpinan Bupati Herman Yuliantini terus berkomitmen memperkuat integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pada Senin, 4 November 2025, Inhil menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mengawali Program Pelatihan Integritas dan Manajemen Penyuluhan Antikorupsi (PRIMA) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Bupati Inhil, menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam program ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan aman, transparan, dan akuntabel sejak perencanaan hingga tahap realisasi kegiatan.
Kita libatkan KPK. Penguatan birokrasi di Inhil ini bertujuan untuk memastikan APBD aman dari awal hingga realisasi kegiatan,” ujar Bupati Inhil
Ia menambahkan, sistem dan pola kerja sama seperti ini akan terus dijalankan secara konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
Langkah progresif ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil untuk mendukung program nasional pemberantasan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas tinggi.(Red)
Posting Komentar untuk "Bupati Inhil:Libatkan KPK untuk Pastikan Pengelolaan APBD Aman dan Transparan"