Meski pemerintah menawarkan solusi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu yang memberikan kepastian Nomor Induk Kepegawaian (NIK), realisasi di lapangan dinilai belum menyentuh semua guru honorer.
Banyak guru honorer mengaku masih menghadapi kendala serius, terutama dalam pendataan dan pemenuhan syarat administrasi. Tidak sedikit yang belum terdata secara resmi atau mengalami kendala sinkronisasi data di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga gagal mengikuti proses seleksi.
Di Inhil, persoalan ini bukan hal baru. Sejumlah guru honorer mengaku telah mengabdi sejak tahun 2006, namun hingga kini belum juga mendapatkan kejelasan status.Kami guru honorer ini tidak tahu lagi harus berharap ke mana, Pak.
Kami punya anak, butuh makan, butuh biaya pendidikan. Sudah puluhan tahun kami mengabdi di Inhil. Kalau status kami tidak jelas, apakah tidak ada solusi dari bupati dan DPRD?” ujar salah seorang guru honorer kepada media ini.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 40 orang guru honorer di Inhil yang mengajar di sekolah negeri dan swasta di bawah naungan Kemenag. Mereka dikenal sebagai guru bantuan berstatus provinsi Riau, namun bekerja sebagai honorer di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut 40 orang saja. Pengangkatan PPPK bagi guru honorer madrasah swasta hingga kini masih dalam tahap pembahasan dan menjadi tuntutan banyak pihak. Harapan besar muncul agar pada tahun 2026 ada kebijakan khusus yang memberikan ruang bagi guru madrasah swasta untuk ikut seleksi PPPK.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Inhil, Zainal Abidin, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, membenarkan bahwa jumlah guru honorer di bawah naungan Kemenag, baik negeri maupun swasta, jumlahnya jauh lebih banyak.
“Benar, guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta di bawah Kemenag Inhil cukup banyak. Sekitar 429 sekolah swasta, kalau tidak salah. Untuk sekolah negeri ada sekitar 10. Memang benar, banyak honorer yang belum diangkat menjadi PPPK,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini harapan terbesar adalah adanya perubahan regulasi agar guru madrasah swasta juga dapat mengikuti seleksi PPPK. Namun, syarat utama yang harus dipenuhi adalah validitas dan keterdaftaran data secara resmi.
Para guru honorer berharap pemerintah daerah, DPRD, serta pemerintah pusat tidak lagi menunda penyelesaian persoalan ini. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar wacana.
“Pengabdian puluhan tahun kami jangan dibiarkan berakhir tanpa kepastian. Kami butuh solusi nyata, bukan janji,” ujar salah satu guru honorer.
Mereka menilai, jika tidak segera ada kebijakan yang berpihak, maka penghapusan status honorer pada 2025 justru akan melahirkan masalah sosial baru bagi ribuan guru yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, khususnya di madrasah.
(Red)
Posting Komentar untuk "Nasib Guru Bantu dan Honorer Kemenag Inhil Tak Jelas, Puluhan Mengabdi Sejak 2006 Tanpa Kepastian"