INHIL-Nasib sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai terkatung-katung. Antara pejabat definitif dan Pelaksana Tugas (Plt)kondisi kepemimpinan OPD dinilai tidak jelas dan semakin carut marut.Beberapa jurnalis di Inhil menyoroti sikap tertutup sejumlah kepala OPD yang dinilai sulit dikonfirmasi. Padahal,sebagai pejabat publik, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
Selain itu, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)yang mewajibkan badan publik memberikan akses informasi yang benar, terbuka, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.realitas di lapangan dinilai jauh berbeda.Perwakilan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) korwil Inhil, Muslimin, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal komunikasi, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
meminta Bupati Indragiri Hilir segera melakukan evaluasi menyeluruh, menetapkan kepala OPD secara definitif, serta menata struktur organisasi OPD yang saat ini dinilai belum jelas.Kami minta dilakukan penataan satu per satu.Di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Siak, struktur kepala OPD sudah jelas dan definitif. Sementara di Inhil masih banyak yang belum pasti,tegas Mus
Menurutnya, kepala OPD di Inhil terkesan hanya menjadi pajangan. Kondisi ini dinilai berbahaya karena sulit mengharapkan kinerja maksimal jika posisi dan status jabatan mereka sendiri tidak jelas.
Dalam praktiknya, saat jurnalis melakukan konfirmasi, sebagian kepala OPD justru terkesan menghindar. Bahkan, ada yang dinilai takut menjawab pertanyaan jurnalis karena status jabatan mereka masih belum jelas dan masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt)
Ini masalah serius. Banyak OPD takut bicara ke media, sementara status mereka sendiri tidak jelas satu per satu,ungkap salah satu jurnalis.
Berdasarkan hasil pantauan media ini, kondisi kepemimpinan di sejumlah OPD Inhil dinilai semakin tidak transparan. Banyak jabatan strategis masih diisi oleh Plt tanpa kepastian status definitif.Bahkan, terdapat Plt yang merangkap memimpin hingga tiga OPD sekaligus Kondisi ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan jurnalis.
Untuk mengonfirmasi persoalan tersebut, media ini mencoba menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil,Tantawi.Melalui pesan WhatsApp, Sekda menyampaikan bahwa kepala OPD tetap ada, baik yang berstatus definitif maupun Plt karena masih dalam proses.
Kepala OPD tetap ada, walaupun statusnya ada yang definitif dan ada juga yang Plt karena masih dalam proses. Untuk jelasnya siapa saja kepala OPD dan Plt atas OPD yang ada, bisa ditanyakan ke BKPSDM,” ujar Sekda Tantawi melalui pesan singkat pada 14 Januari 2026 Namun, sesuai arahan tersebut, saat media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala BKPSDM Inhil, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi yang diberikan
ini dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan OPD Inhil belum berjalan optimal dan belum sejalan dengan prinsip pemerintahan yang transparan
media ini membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip pemberitaan yang berimbang.
(Red)
Posting Komentar untuk "Kepala OPD Inhil Jadi Pajangan Pemda Dibawa ke Mana Arah Pemerintahan Ini?"