INHIL-Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) yang membatalkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kembali menuai tanda tanya besar. Publik dan sejumlah pihak mempertanyakan alasan pembatalan tersebut serta solusi apa yang ditawarkan dewan untuk memajukan daerah.
Sejumlah masyarakat menilai, Pemda Inhil justru sudah menunjukkan itikad baik dan keberanian untuk bergerak demi kemajuan daerah. “Jelas-jelas Pemda mau berbuat untuk Inhil, tapi DPRD malah membatalkan Rp200 miliar. Apa alasan dewan? Apa solusinya?” demikian kritik yang berkembang.
DPRD Dinilai Gagal dalam Pengawasan Keuangan Daerah,Pernyataan bernada kecewa juga muncul terkait fungsi pengawasan dewan terhadap anggaran daerah. Beberapa pihak menilai kinerja DPRD Inhil diduga gagal total dalam pengawasan keuangan daerah.
“Apa kerja dewan selama ini? Diduga gagal total. Pemda Inhil mau berbuat untuk Inhil, tapi dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada solusi pula,” ujar sejumlah warga.
Menurut pandangan publik, pembatalan tanpa penjelasan lengkap membuat DPRD seolah tidak mampu mengatur kebijakan anggaran dan dianggap tidak memberikan solusi untuk kemajuan daerah.
FPII: Ada Dugaan Penghambat Politik,Perwakilan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Inhil, Mus, turut menanggapi keputusan tersebut. Ia menyebut adanya indikasi penghalang politik dalam proses pembatalan pinjaman tersebut.
“Ada pimpinan baru yang jelas-jelas mau berbuat untuk Inhil, berani pasang badan untuk kepentingan masyarakat. Tapi tidak didukung DPRD Inhil. Ini menimbulkan dugaan adanya hambatan politik,” tegas Mus.
Ia menambahkan, usulan pinjaman Rp200 miliar yang diajukan Pemda Inhil tentu sudah melalui kajian risiko dan perhitungan matang.
“Gebrakan Pemda Inhil itu penuh risiko, tetapi pasti sudah dipikirkan sukses dan risikonya. FPII melihat Pemda benar-benar mau berbuat untuk Inhil, tapi ada penghalang politik,” ujarnya.
Pengawasan DPRD Kembali Disorot Warga,Kritik lain datang dari warga, Heri yang menyoroti lemahnya pengawasan dan kebijakan DPRD Inhil terutama terkait pendapatan daerah dan pajak daerah.
“Mana pengawas dan kebijakan dari DPRD Inhil? Soal pendapatan daerah dan pajak daerah, coba buka dan publikasikan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat berhak tahu bagaimana kinerja lembaga legislatif dalam mengawasi pemasukan daerah sebelum menolak upaya Pemda mencari solusi pembiayaan pembangunan.
Ketua DPRD Inhil Belum Menjawab Soal Solusi,Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua DPRD Inhil, terkait pembatalan pinjaman Rp200 miliar dan apa solusi DPRD untuk menggantikan program tersebut, belum ada jawaban yang konkrit.
Masyarakat kini menunggu sikap resmi DPRD Inhil.Kalau solusinya dari Pemda Inhil sudah jelas, itu diciptakan pemerintah. Jadi DPRD Inhil harus membuat juga gebrakan untuk Inhil. Kita tunggu apa solusinya dari DPRD,” demikian suara publik yang disampaikan kepada media ini.
(Red)
Posting Komentar untuk "DPRD Inhil Batalkan Usulan Pinjaman Rp200 Miliar, Publik Pertanyakan Alasan dan Solusi"